TPK (TIM PELAKSANA KEGIATAN)

🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨
*Hereng21.*

*TPK (TIM PELAKSANA KEGIATAN)*
====================
(Berdasarkan PERLKPP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa)

PASAL 11

```(1) TPK terdiri dari unsur :
a. Perangkat Desa 
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa  dan
c. Masyarakat 

(2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 orang.

(3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan,
personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Organisasi TPK terdiri atas :
a. Ketua
b. Sekretaris dan
c. Anggota

(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah :
a. melaksanakan swakelola 
b. menyusun dokumen Lelang 
c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia 
d. memilih dan menetapkan Penyedia 
e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan

(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honorarium yang besarannya memperhatikan kemampuan keuangan Desa.```


*MASYARAKAT*
============

PASAL  12

```Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk :
a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola dan

b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan

SEMOGA BERMANFAAT```

*SALAM SEJAWAT BPD*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tana Naga dan Tana Mori di Manggarai Barat Jadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Gambar
Tana Naga dan Tana Mori di Manggarai Barat Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Penulis:  Servan Mammilianus Editor:  Adiana Ahma d Forum diskusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Labuan Bajo. Tana Naga Dan Tana Mori di Manggarai Barat Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Kawasan tanah Naga di Kecamatan Lembor Selatan dan tanah Mori di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Luas lahan di Tanah Mori 300 hektar lebih dan di Tanah Naga 260 hektar lebih. Selain di dua kawasan itu, lahan Bukit Cinta juga digunakan untuk KEK seluas 8,5 hektar. Salah satu yang dibangun di kawasan KEK itu adalah hotel-hotel. Forum diskusi rencana pengusulan KEK itu berlangsung di Hotel Bintang Flores, Kamis (27/6/2019) dihadiri Wakil Gubernur NTT Yosef Nai Soi dan Sekda Mabar Rofinus Mbon serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Otoritas Pariwisata. Asisten Deput...
Baca selengkapnya

Pengangkatan Pengurus Bumdes..

Pengangkatan Pengurus Baru Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Masa Jabatan kurang lebih Tiga (3) Tahun.. Nama-nama Pengurus adalah Sebagai Berikut. 1.Abdullah Bim Mas'ut 2. Abdul Azis 3. Al Yakin Purnama 4. Sari 5. Ardianus  Nama dan Ketentuan Jabatan. Ketua : Abdul Azis Sekertaris. : Martiani Sartika Noyah Bendahara. 1: Al Yakin Purnama                        Anggota. 1: Abdullah Bin Mas'ut                  2: Ardianus Pengawasan Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Parmusawaratan Desa (BPD) dengan Jumlah BPD Desa Benteng Dewa adalah Sembilan (9) orang..  Benteng Dewa 06 Maret 2023
Baca selengkapnya

LAPORAN KEPALA DESA

🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨 * Hereng21 * *LAPORAN KEPALA DESA* ==================== {Permendagri No. 46 Tahun 2016} *Pasal 8* ====== ```(1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan``` *oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis* ```paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.``` *Pasal 9* ====== ```(1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi. (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :``` *a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.* *b. Meminta keterangan atau informasi.* *c. ...
Baca selengkapnya